Beberapa Kehebatan Anonymous dalam Dunia Hacking

Anonymous adalah grup peretas atau hacker yang berdiri sejak tahun 2003. Sejak berdirinya anonymous, mereka juga sudah memiliki prestasi dalam dunia Hacking.

Berikut Serangan-serangan Anonymous yang terkenal:

Serangan Gereja

Kelompok ini menjadi tenar di dunia internasional pada 2008 setelah berbulan-bulan kampanye melawan Church of Scientology bernama ‘Project Chanology’. Hacker (peretas) ini menghancurkan situs gereja ini dan membanjiri mesin fax mereka dengan fax hitam.

Tak cukup itu, kelompok ini mengkoordinasi metode serangan bernama ‘Google Bombing’ di mana ‘scientology’ ditautkan hal lain seperti ‘bahaya’ dan ‘kultus’ agar hasil pencarian menjadi kacau.

Kelompok ini merespon proyek itu dengan membuat ‘Project Chanology’ yang kabarnya merupakan upaya ilmuwan menggunakan internet untuk menyensor informasi salah mengenai praktek mereka.

Penemuan Gelap 

Pada Oktober, Anonymous kembali menarik perhatian karena berhasil melumpuhkan 40 situs pornografi anak ilegal. Anggota kelompok ini menemukan cache situs itu pada 14 Oktober lalu saat menyusuri situs rahasia Hidden Wiki.

Saat bersamaan, Anonymous menemukan ratusan situs bawah tanah yang tak tampak di mesin pencari. Para peretas ini khususnya menarget situs berbagi file pedofil Lolita City dan membocorkan 1.589 nama aktif anggotanya ke publik pada 18 Oktober lalu. Dalam kampanye ‘Operation Darknet’, kelompok ini juga menguak sisi gelap internet yang disebut ‘darknet’ yang tak bisa diakses pengguna biasa.

BART Lumpuh 

Pada 11 Agustus lalu, layanan ponsel pada platform kereta San Fransisco Bay Area Rapid Transit System (BART) lumpuh. Hal ini dilakukan sebagai protes pada kepolisian BART yang menembak penumpang tak bersalah dengan luka fatal.

Anonymous kemudian meresponnya dengan serangkaian serangan membobol database konsumen BART yang kemudian mengunggah nama, email, kode pos dan password akun ribuan pengguna MyBART.org. Tak hanya itu, kelompok ini juga membobol kepolisian BART dan mengunggah lusinan nama dan alamat petugas BART.

Cybergate

Pada Februari, CEO firma keamanan cyber HBGary Federal Aaron Barr mengaku berhasil menyerang Anonymous dan mengungkap informasi anggotanya. Saat itu, kelompok ini menyerang balik dan menang. Awalnya, para peretas ini membobol situs HBGary Federal dan mencuri 70 ribu pesan dari sistem emailnya serta membuat email itu bisa dicari di web.

Email itu sendiri berisi informasi penting mengenai perusahaan itu, termasuk rencana perusahaan menghancurkan WikiLeaks serta membuat kampanye umum dengan informasi salah. Serangan ini sendiri berakhir pada penyelidikan pemerintah di banyak perusahaan yang terkait skandal ini dan memaksa Aaron Barr mengundurkan diri.

Revolusi Arab (Arab Spring) 

Anonymous memiliki peran dalam revolusi Arab sejak awal tahun ini. Kelompok ini melakukan serangkaian serangan ‘denial of service’ pada situs pemerintah Mesir, Tunisia dan Iran.

Serangan-serangan ini menggunakan software sederhana guna membebani situs dengan trafik berlebih yang akhirnya menghancurkannya. Para peretas juga merilis alamat email dan password pejabat pemerintah Timur Tengah yang melawan Arab Spring ini, termasuk Bahrain, Mesir, Yordania dan Maroko.

Para awal Agustus, Anonymour membobol situs Kementerian Pertahanan Suriah dan memasang gambar bendera pra-Ba’athist yang merupakan simbol gerakan pro-demokrasi yang terjadi di negara itu serta mengirim pesan mendukung pemberontakan Suriah.

Presiden Jokowi Perintahkan Perombakan Total Manajemen PNS

Korpri mendorong setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memetakan kondisi ASN di instansi masing-masing.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk segera melakukan langkah reformasi Aparatur Sipil Negara (APN) atau yang dulu dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perombakan ini diminta harus dilakukan secara total.

"Saya minta dilakukan langkah-langkah reformasi total pada manajemen aparatur sipil negara kita," ujar Jokowi saat membuka Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Jokowi minta reformasi tidak tanggung-tanggung. Pembenahan dari hulu ke hilir juga harus memperhatikan seluruh aspek baik anggaran hingga kemajuan teknologi.

Baca Juga

• Punya Hak Istimewa Jadi PNS, Sri Mulyani Minta Lulusan Ini Setia
• Kenapa PNS Bisa Kantongi Uang Lebih Besar dari Gaji Bulanan?
• Menkeu Sri Mulyani Kini Bidik PNS buat Ikut Tax Amnesty

"Perombakan dari hulu sampai hilir, dari sisi kuantitas, kita memerlukan jumlah PNS yang proporsional, dengan memperhatikan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah yang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik," jelas Jokowi.

Peningkatan anggaran belanja pegawai yang terus meningkat tiap tahunnya juga jadi perhatian Jokowi. Dari 2009 hingga 2017, belanja pegawai diperkirakan naik sebesar 13,7 persen. Pertumbuhan juga terjadi pada belanja manfaat pensiun sebesar 10 persen.

"Saya ingin menegaskan kembali kebijakan moratorium agar dipahami sebagai upaya kita membenahi manajemen ASN kita. Saya kira itu sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan," pungkas dia.

JK: PNS Harus Ubah Pola Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla mengatakan, seiring dengan perubahan sistem pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya pegawai negeri sipil (PNS) harus mengubah pola kerja. Sebab, hal itu bisa mendukung peningkatan pelayanan pada PNS.

JK menyebut ada tiga hal pokok perubahan pola kerja yang harus dilakukan PNS.

Pertama, ucap JK, perubahan yang terjadi karena sistem pemerintahan, yang sebelumnya sentralistis, tapi setelah otonomi daerah menjadi menyeluruh.

“Kita melaksanakan otonomi daerah akibatnya seluruh ASN di pegawai pusat. Sekarang sebagian besarnya pegawai daerah. Kalau dulu instruksi dari pusat sekarang butuh inovasi-inovasi karena daerah yang menentukan kemajuan daerahnya sendiri,” ujar JK pada penyerahan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian, dikutip dari situs resmi Setkab, Jumat (27/5/2016).

Baca Juga

• Kemnaker Cari 4.000 Tenaga Fungsional untuk Daerah
• Tak Cuma PNS, Pejabat Negara Juga Terima Gaji ke-13 dan THR
• Ditjen Pajak dan Bea Cukai Butuh 2.000 PNS Baru

Kedua, perubahan teknologi. Menurut JK, saat ini cara kita pemerintahan mengutamakan kemajuan teknologi seperti e-government, smart city dan sebagainya. Hal ini untuk mempercepat kinerja ASN, sehingga tidak perlu berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi dengan teknologi.

Ketiga, adanya persaingan di internal dan luar. Persaingan antar negara dan daerah. Menurut Wapres, jika daerah tidak efisien, maka penduduknya akan pindah ke daerah lain. Begitu pula dalam hal pelayanan. Jika tidak baik, maka akan mengurangi investasi daerahnya.

“Tiga hal itu harus merubah karakter PNS kita, harus menjadi inovatif karena tidak ada lagi arahan dari pusat. Untuk itu, ASN harus memiliki keahlian, skill, dan kecermatan yang baik,” tuturnya seraya menyebutkan, tanpa itu daerah akan ketinggalan.

JK mengingatkan para pegawai negeri sipil, baik di pusat maupun daerah, agar memberikan pelayanan yang terbaik dan terdepan. “Masyarakat butuh pelayanan yang terbaik dan terdepan serta lebih efektif untuk menciptakan kemakmuran rakyat yang lebih baik,” pungkasnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (PANRB) Yuddy Chrisnandi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Arya Wibisana.

PNS Harus Menguasai Teknologi Informasi

Penggunaan Teknologi Informasi dapat mendorong tata laksana pemerintahan yang bersih (good governance).

Liputan6.com, Jakarta Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini berperan menjadi komponen pendukung utama pembangunan di berbagai bidang. Dalam pemerintahan, kemajuan TIK diadopsi untuk menunjang kinerja pemerintahan melalui program e-Government (e-Govt).

Sayangnya menurut Deputi Inovasi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr Tri Widodo Utomo, kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih minim penguasaan terhadap TIK. Padahal, penggunaan TIK dapat mendorong tata laksana pemerintahan yang bersih (good governance).

Baca Juga

• Menyongsong Era E-Budgeting 2017, Ini Pesan Menteri Asman Abnur
• Survei Buktikan PNS Sudah Melek Teknologi Informasi
• Pekerjaan Pegawai Negeri Kini Sulit Abaikan Teknologi Informasi

"Kendalanya justru di situ. Literasi IT di kalangan birokrat belum merata. ASN yang sudah berumur, dan terutama di daerah pelosok, masing cukup banyak yang mengalami gagap teknologi," kata Tri.

Tingkat literasi TIK pada ASN, kata Tri, sangat diperlukan dalam pengembangan maupun implementasi e-Govt di masa yang akan datang. Anggota Ketua II bidang Departemen Inovasi, Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) ini menambahkan, fakta di lapangan menyebutkan, untuk sekadar membuat akun atau membuka e-mail, aparatur sipil negara (ASN) terkadang harus dibantu orang lain.

Artinya, kata Tri, realitas 'digital-divide' itu memang masih ada. Untuk itu, kemampuan penggunaan IT ini perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengukuran kompetensi ASN atau untuk rekrutmen pegawai yang akan datang.

Ketika ditanya apakah LAN memiliki data literasi TIK di kalangan PNS, Tri menjawab, "Sampai saat ini, penelitian yang sifatnya kasus sudah cukup banyak. Namun untuk data nasional tentang literasi TIK di kalangan aparatur, dirinya mengaku belum pernah memperoleh datanya," kata dia.

Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas PNS agar lebih melek teknologi informasi dan komunikasi, tak cukup memberikan berbagai pelatihan yang sifatnya konvensional. Korpri mendorong penggunaan TIK bagi PNS, dengan membuat kebijakan yang bersifat afirmatif.

"Yakni mewajibkan setiap pegawai untuk menggunakan IT. Sebagai contoh, hilangkan kebiasaan membuat disposisi berbasis kertas, dan beralihlah ke e-disposisi. Penggunaan naskah dinas elektronik yang diatur dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus dibudayakan," imbuhnya.

Menurut Tri, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Komunikasi dan Informasi, didorong untuk dapat mengawal transisi "birokrasi manual" menjadi "birokrasi digital".

"Itu kalau kita benar-benar ingin mewujudkan birokrasi kelas dunia tahun 2025," katanya.

Sistem e-Government ini diplot untuk memperbaiki sistem birokrasi konvensional yang selama ini diterapkan oleh sebagian besar pemerintahan daerah. Meski demikian, pembentukan sistem e-Govt tak serta merta dapat dilakukan di seluruh pemerintahan daerah.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, sebelum e-Govt diterapkan secara utuh, harus diperhatikan training need analysis (analisa kebutuhan pelatihan) terlebih dahulu.

"Penerapan e-Government pada dasarnya fokus kepada pengelolaan informasi dalam birokrasi dengan menggunakan TIK. Program-program pelatihan PNS, dananya kan ada di masing-masing instansi. Dan training need analysis-nya harus dilakukan terlebih dahulu," kata Sekretaris Jenderal DPKN ini.

Analisa kebutuhan pelatihan yang dimaksud Bima penting dilakukan pada setiap pegawai negeri. Meskipun terlihat sederhana, hanya menganalisa kebutuhan pelatihan terhadap PNS, namun tugas ini memerlukan analisa secara keseluruhan melingkupi bagaimana keterampilan dan kemampuan PNS dalam instansi.

Analisa ini diharapkan sebagai cara untuk mencari PNS mana yang membutuhkan pelatihan tambahan, agar kemampuan dan keterampilannya meningkat.

Namun tak hanya itu saja, analisa kebutuhan pelatihan berfungsi untuk mengelompokkan jenis pelatihan apa yang dibutuhkan oleh PNS dalam suatu instansi. Mengingat, di satu instansi memiliki banyak PNS yang bekerja dan harus memahami pengetahuan serta keterampilan yang berbeda-beda.

Analisa kebutuhan pelatihan tidak bisa dilakukan terburu-buru tanpa suatu pertimbangan yang matang. Karena, pelatihan terhadap PNS istilahnya ada investasi untuk instansi itu sendiri.

Maka dari itu, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu untuk mengetahui jenis pelatihan apa yang dibutuhkan oleh instansi. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisa kebutuhan pelatihan PNS.

Ahli Peksos Harus Tunjukkan Bisa Atasi Masalah Sosial

Permasalahan sosial semakin kompleks dan dinamis menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) handal di bidang pekerjaan sosial (peksos).

Liputan6.com, Jakarta Permasalahan sosial semakin kompleks dan dinamis menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) handal di bidang pekerjaan sosial (peksos).

“Peksos menjadi faktor strategis dalam perubahan sosial masyarakat, sehingga dalam pegaulan global yang difasilitasi organisasi-organisasi internasional telah mendorong pendidikan peksos melibatkan diri dalam perubahan tersebut, ” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri pada Wisuda Magister Pekerjaan Sosial Spesialis ke-7 dan Sarjana Sains Terapan Pekerjaan Sosial Ke-48 Tahun Akademik 2014/2015 di STKS Bandung, Selasa (14/10/2014).

Baca Juga

• 5 Perusahaan Beri Peluang Penyandang Disabilitas untuk Berkarir
• Ini Sebab Singapura Bisa Lebih Maju dari Indonesia
• Bangun Kualitas SDM, Perpus Digital Ini Luncurkan Gerakan Sosial

Menghadapi hal itu, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) dituntut meningkatkan kualitas agar mampu menghasilkan peksos berkompeten dan profesional.

Calon peksos mesti memiliki keyakinan dan kesungguhan mempraktikan ilmunya secara profesional. Dengan kemampunan itu, peksos bisa bekerja tidak hanya di lembaga pemerintah, juga di berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) nasional dan internasional.

“STKS harus mengembangkan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan yang bisa menyentuh permasalahan di masyarakat, “ ujarnya.

            Selain itu, STKS harus meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitasnya, khususnya mengembangkan kompetensi pendidikan peksos sesuai kebutuhan dalam konteks lokal, nasional maupun internasional.

Salah satunya, yang cukup signifikan melalui praktik peksos dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas terhadap implementasi program-program pelayanan kesejahteraan sosial (kesos) dan berbagai tuntutan perlu direspon STKS secara positif.

Bagi para dosen, mahasiswa dan para lulusan perlu juga selalu melakukan kajian atau penelitian yang lebih inovatif tentang berbagai metode penanganan masalah kesos serta melakukan praktek berbasis bukti Evidence Based Practice (EBP).

Wisuda kali ini, bagitu istimewa karena bertepatan dengan 50 tahun STKS Bandung. Sebuah perjalanan yang membanggakan di tengah persaingan hadirnya lembaga pendidikan. STKS mampu bersaing dengan berbagai perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan pendidikan peksos.

Hingga kini, STKS telah memenuhi kebutuhan peksos hampir 12.000, termasuk yang diwisuda kali ini dari kebutuhan peksos 155.000 orang. Sebagai bagian dari Kementerian Sosial (Kemensos) prestasi tersebut turut menyumbang atas kinerja secara keseluruhan.

“Alumni STKS sudah cukup banyak, namun masih butuh upaya agar ketersediaan alumni sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Juga, menjadi pekerjaan rumah dan tantangan bagi STKS dan para alumni, ” tandasnya.

Berbagai pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai peksos selama menempuh pendidikan di STKS Bandung diharapkan menjadi bekal untuk bersaing di dunia kerja. Berbagai tantangan tersebut, lebih berat dibandingkan di kampus, salah satunya pasar kerja, baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Tantangan pertama berasal dari pasar kerja. Peksos memiliki tugas meyakinkan pasar kerja dan masyarakat, bahwa alumni peksos adalah sarjana profesional yang mampu mengatasi masalah sosial, menjadi agen perubahan, serta memberdayakan masyarakat.

“Dengan bekal ilmu yang dimiliki menjadikan peksos orang-orang yang tepat bekerja untuk membangun kesejahteraan masyarakat, ” ujarnya.

Perlu diingat, bahwa STKS telah melengkapi peksos dengan ilmu peksos yang memadai. Saat ini, beberapa lembaga pemerintah atau swasta yang menafikan keberadaan peksos, maka peksos harus saling bahu membahu dengan STKS, Kemensos dan mitra peksos lainnya agar peksos tidak tertinggal dari profesi lainnya.

Tantangan kedua adalah soal penerimaan masyarakat. Peksos berbeda dengan profesi lain yang lebih dulu dikenal masyarakat, banyak masyarakat belum mengenal fungsi dan tugas peksos.

Padahal hasil kerja peksos yang tidak kasat mata, membuat warga masyarakat tidak dengan segera mengenali hasil kerja para peksos dan berbeda dengan dokter yang terkenal di masyarakat.

Bila masyarakat memahami esensi peksos, maka profesi ini akan melekat di hati masyarakat sama dengan kedokteran. Sebagai alumni baru peksos harus berusaha keras untuk turut memastikan masyarakat paham.

“Dua tantangan di atas, bisa diatasi dengan meningkatkan kualitas pribadi, kesiapan mental dan jaringan. Peningkatkan kualitas diri bisa dengan menempuh pendidikan lebih tinggi serta meningkatkan soft skill, ” ucapnya. 

Tahun depan, diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Setiap peksos dan STKS sebagai bagian dari MEA dituntut bisa berperan aktif di lingkup global dan tidak bisa menghindar tapi harus dihadapi sebagai bagian dari perubahan, tantangan dan peluang.Dalam MEA diterapkan sektor-sektor prioritas yang disebut arus bebas tenaga kerja terampil.

Penduduk dari negara ASEAN bisa dengan mudah dan bebas memilih lokasi pekerjaan yang mereka inginkan. Pencari kerja akan memiliki kesempatan yang lebih besar, karena lapangan kerja tersedia dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beragam.

“MEA sebagai momen penting bagi keberadaan profesi peksos. Peluang dan tantangan yang besar bagi peksos Indonesia untuk memasuki area peksos internasional dengan syarat mampu meningkatkan kapasitas kompetitif, ” katanya.

Para ahli peksos di berbagai negara melihat pentingnya praktik berbasis bukti. Berbagai penelitian, kepuasaan para penerima manfaat turut meningkat, serta mendorong peksos profesional melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan dan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Media Sosial Menjadi Tempat di mana Rasa Iri Hati Antar Satu Sama Lain Bisa Tumbuh

Liputan6.com, Jakarta Memasuki era digital, hampir semua orang seantero dunia disibukkan dengan hal-hal yang bisa diakses melalui perangkat teknologi masing-masing. Kini bergaul tidak mal atau melibatkan komunikasi dari mulut ke mulut seperti dahulu kala, namun di dunia maya dan ditunjukan dalam bentuk postingan foto, video, status serta komentar melalui media sosial.

Kendati keberadaan media sosial seperti Facebook dan lainnya mempermudah banyak orang untuk berkomunikasi dengan orang lain bahkan yang lokasinya jauh dan juga memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi lebih cepat, penggunaan secara terus-menerus faktanya mengancam kesehatan mental serta emosional.

Ketika seseorang aktif di media sosial, ia secara langsung dan tidak melibatkan dirinya dalam apa pun yang terjadi dalam media sosial yang ia gunakan. Ia pun akan lebih sering terekspos dengan unggahan foto atau video orang lain, baik selebritas mau pun teman-temannya.

Perasaan iri hati sangat mungkin muncul ketika dirinya melihat posting-an orang lain yang ia anggap lebih baik dari dirinya. Bisa posting-an soal liburan, bentuk tubuh indah, jumlah ‘likes’ pada posting-an, semua hal dalam sosial media tersebut lambat laun menjadi tolak ukur kebahagiaan orang yang aktif menggunakannya.

Pasalnya, ketika ada orang lain yang lebih baik hidupnya atau pencapaiannya akan suatu hal, sangat mungkin orang tersebut menjadi iri, sedih, kecewa, tidak puas, marah dan tidak nyaman.

Penelitian yang dilakukan oleh University of Copenhagen menunjukan bahwa, berhenti menggunakan media sosial sesaat bisa membantu meningkatkan kesejahteraan emosional seseorang serta membuat dirinya lebih bersyukur dan puas dengan hidup yang ia jalankan.

Tidak harus lama-lama, cukup dimulai dengan setop penggunaannya selama seminggu. Dengan begitu, ia akan lebih jarang terekspos dengan posting-an yang membuatnya iri hati atau berita yang bisa membuatnya cemas dan ketar-ketir setiap saat.

Demikian informasi yang dilansir dari The Guardian, Jumat (30/12/2016).